Blog Post

Gerakan > Nasional > Sejarah Mahkamah Konstitusi & Kewenangannya
Gedung Mahkamah Konstitusi

Sejarah Mahkamah Konstitusi & Kewenangannya

Spread the love

Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan setelah menyetujui gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto.

Keputusan MK ini dianggap kontroversial karena melibatkan potensi konflik kepentingan, terutama karena Ketua MK, Anwar Usman, yang turut menyetujui gugatan, memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo.

Sejarah MK

MK berdiri berdasarkan konsep yang diusulkan dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Amandemen tersebut, yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga pada 9 November 2001, menjadi landasan pembentukan MK. Inisiatif ini dianggap sebagai kemajuan dalam pemikiran hukum dan sistem kenegaraan modern pada abad ke-20.

Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan, MPR menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) akan sementara waktu mengemban fungsi MK, sesuai dengan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan Mahkamah Konstitusi. Melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah menyepakati UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003, yang selanjutnya disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada hari yang sama.

Pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 untuk menunjuk hakim konstitusi pertama. Pengambilan sumpah jabatan para hakim konstitusi dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Baca Juga : Efek Kontroversi Putusan MK, Anwar Usman Dipecat?

Pada tanggal 15 Agustus 2003, Jimly Asshidiqie terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia secara resmi mulai menjabat sebagai Ketua MK pada tanggal 19 Agustus 2003.

Perjalanan MK dimulai dengan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003. Pelimpahan ini menandai awal dari kegiatan MK sebagai cabang kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan MK

MK dalam tugasnya memiliki empat kewenangan sebagai berikut.

  1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemeriksaan ini dapat mencakup materi undang-undang itu sendiri atau proses pembentukannya. Tujuan utama MK adalah memastikan bahwa undang-undang tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Meskipun konsep ini mungkin awalnya dihadapi penolakan, kini diakui sebagai bagian yang signifikan dan sah dalam sistem hukum Indonesia.

  1. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 merujuk pada hak MK untuk menangani perselisihan yang timbul terkait kewenangan antar lembaga negara. Jika terdapat sengketa terkait pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga tersebut, MK dapat dipanggil untuk memberikan keputusan yang menjelaskan dan menetapkan batas-batas kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga : 3 Momen Ganjar Kenang Masa SMA di Jogja

  1. Memutus pembubaran partai politik.

Pembubaran partai politik harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran, dan MK akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam proses tersebut.

  1. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perselisihan tersebut dapat melibatkan peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum.

Dalam penyelesaian perselisihan tersebut, MK akan melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan suara yang memengaruhi perolehan kursi, dan memiliki kewenangan untuk memutuskan perolehan suara yang benar.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *