Blog Post

Gerakan > Election > RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas Mahfud MD Cawapres Ganjar dalam Memberantas Korupsi

RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas Mahfud MD Cawapres Ganjar dalam Memberantas Korupsi

Spread the love

Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo, menyoroti pentingnya penegakan hukum dan peran aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia melalui RUU Perampasan Aset.

Pada acara Indonesia Integrity Forum 2023, Mahfud menekankan bahwa penegakan hukum yang lebih kuat telah mengungkapkan banyak kasus korupsi besar. Namun, sebaliknya, ia juga menyoroti meningkatnya jumlah aktor korupsi di berbagai sektor.

Menurut Mahfud, penegakan hukum adalah bagian dari proses hilir dalam pemberantasan korupsi, sementara pencegahan korupsi memerlukan peran dari kementerian dan lembaga terkait. Dia memandang pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk menangani permasalahan ini. Mahfud mendorong DPR untuk segera membahas kedua RUU tersebut.

“Seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal,” ungkapnya pada Rabu (25/10/2023).

RUU Perampasan Aset menjadi fokus utama dalam strategi pemberantasan korupsi. Menurutnya, RUU ini akan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk merampas aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi tanpa harus melalui proses pengadilan.

“Pendekatan ini akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut melalui peradilan pidana,” jelas Mahfud Md.

Draf RUU Perampasan Aset telah diserahkan kepada DPR sejak 4 Mei 2023, namun pembahasannya masih menunggu respons dari anggota DPR. Mahfud berharap keberhasilan pengesahan RUU ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti urgensi dari RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam upaya optimal untuk mengatasi pelaku tindak pidana. Dia menekankan bahwa peningkatan kasus korupsi mendorong pentingnya kebijakan yang efektif dalam mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan.

“Pasti [pelaku tindak pidana] akan berupaya menghindari transaksi melalui lembaga keuangan karena transaksi yang dikatakan akan mudah dilakukan pelacakan,” ungkap Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama antara penegak hukum dan lembaga terkait. Sementara penegakan hukum merupakan langkah penting, upaya pencegahan korupsi melalui regulasi yang tepat juga menjadi kunci utama dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga: Penembakan Massal di Maine AS, 22 Tewas, 60 Luka

Mengenal RUU Perampasan Aset yang Jadi Perhatian Mahfud MD

RUU Perampasan Aset merupakan upaya legislatif yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penanganan aset yang diduga merupakan hasil dari kejahatan, termasuk korupsi.

Menurut penjelasan yang dikutip dari salah satu media nasional, RUU tersebut meliputi berbagai aspek yang belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Tipikor dan Undang-undang TPPU.

Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dikelola dengan baik dan tidak mengalami penurunan nilai, kehilangan, atau ketidakjelasan dalam proses lelangnya.

Manfaat lainnya selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, RUU Perampasan Aset juga memiliki potensi untuk memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku korupsi.

Dengan adanya aturan yang jelas terkait penanganan aset, termasuk aset yang telah digunakan sebagai sarana kejahatan, diharapkan bahwa para pelaku kejahatan akan merasa terancam dan tidak lagi berani untuk melanggar hukum.

Di samping itu, upaya penegakan hukum yang lebih tegas terkait perampasan aset juga dianggap mampu menekan motivasi para pelaku kejahatan untuk mengulangi tindakan korupsi.

Baca Juga: Rambutnya khas Putih, Ganjar Juga Pernah Gundul?

Dengan mengambil pendekatan yang lebih luas terhadap penanganan kasus korupsi, melalui upaya pemiskinan dan perampasan aset, diharapkan bahwa hal tersebut dapat memberikan efek yang lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Sesuai dengan aspirasi yang Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo suarakan, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *