Blog Post

Gerakan > Election > Pengamat Politik Ini Khawatir Soal Netralitas Aparat dalam Pemilu 2024

Pengamat Politik Ini Khawatir Soal Netralitas Aparat dalam Pemilu 2024

Spread the love

Pengamat politik Hendri Satrio di Media Center TPN Ganjar-Mahfud mengekspresikan keprihatinannya terhadap  netralitas aparat negara dalam Pemilu 2024. Kekhawatiran ini muncul terutama karena salah satu kandidat Pilpres adalah anak dari Presiden yang saat ini berkuasa.

“Kita harus siap-siap kalau pada kenyataannya pemilu 2024 tidak netral,” ujar Hendri Satrio, menyoroti pentingnya integritas dalam pemilu.

Dalam diskusi yang diadakan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Satrio menyarankan agar situasi ini ditangani dengan serius untuk menjaga netralitas proses pemilu. Dia menekankan bahwa jika pemilu tidak netral, apalagi netralitas aparat tidak terjadi, maka itu akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Menurut Satrio, kecurangan dalam pemilu sering kali dilakukan oleh pihak yang merasa lemah dan takut akan kekalahan, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk menang.

“Melakukan kecurangan karena tahu dirinya akan kalah sehingga untuk mencapai kemenangan harus lewat jalan curang,” kata Hensat

Di sisi lain, Todung Mulya Lubis dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, menyatakan pentingnya menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024, dengan fokus pada netralitas aparat. Todung mengumumkan rencana TPN Ganjar-Mahfud untuk membuka pos pengaduan khusus yang akan menangani masalah netralitas aparat.

Baca Juga: Ganjar Pranowo, Sosok yang Mampu Atasi Kemiskinan

“Kami akan segera membuka pos pengaduan dan akan mengirimkan laporan prioritas ke Kapolri,” kata Todung.

Ia menegaskan bahwa netralitas aparat adalah kunci dalam pemilu yang adil dan kredibel, dan mengimbau pejabat serta aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Todung menyoroti pentingnya netralitas aparat dalam menjaga legitimasi hasil pemilu dan menghindari pemilu yang cacat.

Todung juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap berbagai kejadian yang menurutnya menciderai proses demokrasi, termasuk pencopotan baliho Ganjar-Mahfud oleh aparat, yang ia anggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan menunjukkan ketidaknetralan aparat.

“Kami sangat marah dan kecewa dengan banyaknya baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan oleh aparat, sementara baliho Prabowo-Gibran dibiarkan,” ucapnya.

Menurut Todung, kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya merusak proses pemilu, tetapi juga dapat mengakibatkan kemunduran bagi Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa rakyat memiliki memori dan tidak akan lupa jika terjadi ketidakadilan dalam pemilu. Todung menegaskan bahwa masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, sedang memantau situasi pemilu 2024 dengan seksama.

“Rakyat punya memori, mereka akan ingat jika ada ketidakadilan dalam pemilu,” tambah anggota TPN Ganjar-Mahfud itu.

Pernyataan Hendri Satrio dan Todung Mulya Lubis ini menggambarkan kekhawatiran mereka terhadap potensi ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024, yang bisa berdampak negatif pada demokrasi Indonesia.

Keduanya menekankan pentingnya menjaga integritas dan keadilan terutama netralitas apparat dalam proses pemilu, serta memberikan saran konkret untuk menghadapi dan mengatasi potensi masalah tersebut.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *