Blog Post

Gerakan > Daerah > Netralitas Aparat ? Ganjar : Lha Saya Anak Polisi
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Netralitas Aparat ? Ganjar : Lha Saya Anak Polisi

Spread the love

Netralitas sangatlah penting dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri menjadi sorotan menjelang Pemilu 2024. Isu tentang ketidaknetralan aparat dalam konteks pemilihan tersebut telah menjadi perhatian dari sejumlah elit politik.

Ganjar Pranowo, yang merupakan calon presiden, percaya bahwa aparat memiliki kemampuan untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 yang akan datang. Dia yakin bahwa semua aparat penegak hukum akan tetap mematuhi aturan yang ada.

Ini tercermin dari pengalaman yang telah ditunjukkan dalam kesempatan sebelumnya. Ganjar juga mengaitkan dengan kenyataan bahwa dia adalah anak dari seorang polisi.

“Saya yakin aparat bisa tetap netral. Kepolisian telah menunjukkan kemampuannya untuk tetap netral berdasarkan pengalaman yang ada. Saya pikir para petinggi TNI dan Polri juga telah mengungkapkan hal yang sama. Terlebih lagi, saya adalah anak seorang polisi,” ujar Ganjar saat ditemui di Balairung UGM pada Kamis (16/11/2023).

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, berpendapat bahwa masih banyak aparat yang memiliki integritas yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menjaga netralitas dengan sebaik-baiknya.

BACA JUGA : Pidato Ganjar di KPU Gambarkan Kondisi Demokrasi Indonesia Tidak Baik-baik Saja

“Karena saya juga berasal dari keluarga militer, dari masa ABRI, kita punya pengalaman yang sama. Banyak di antara mereka yang memiliki nurani yang baik, dan saya yakin sepenuhnya bahwa mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” paparnya.

Menurut Ganjar, faktor-faktor tersebut menjadi dasar keyakinannya bahwa isu ketidaknetralan aparat dapat diatasi. Dia juga merasa tidak cemas terkait penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

“Semua peristiwa ini adalah pembelajaran bagi kita semua, termasuk kami, untuk terus memperbaiki diri. Tidak ada kekhawatiran terkait pemilu berikutnya. Kita perlu memiliki optimisme,” paparnya.

Tahulah bahwa TNI dan Polri adalah bagian dari negara yang dilarang untuk terlibat dalam politik dan diwajibkan untuk tetap netral dalam mengawasi semua proses pesta demokrasi, termasuk Pemilu 2024. Kewajiban netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 28 ayat (1) dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Polri diwajibkan untuk tetap netral dalam urusan politik. Di samping itu, anggota Polri dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur mengenai netralitas TNI. Pasal 39 dengan jelas melarang setiap anggota TNI untuk menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kegiatan politik praktis, serta menjabat sebagai anggota legislatif dalam Pemilu atau jabatan politik lainnya.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *