Blog Post

Gerakan > Nasional > Mahfud : Pinjol Ilegal Tak Masuk Hukum Perdata
Menko Polhukam Mahfud MD

Mahfud : Pinjol Ilegal Tak Masuk Hukum Perdata

Spread the love

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah memberikan pesan kepada individu yang telah menggunakan layanan pinjaman online (Pinjol) ilegal, dan meminta mereka untuk tidak melunasi tagihan kepada penyedia pinjaman ilegal tersebut.

Mahfud juga mengonfirmasi bahwa pinjol ilegal tidak memenuhi persyaratan hukum perdata sebagai lembaga yang sah dan diakui oleh negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya pemberantasan pinjol ilegal.

“Secara perdata kami menganggap itu tidak memenuhi syarat. Terutama syarat subjektifnya karena ada sebagian hal-hal dan kemudian yang kedua secara pidana sudah ada alternatif seperti yang kami kemukakan,” ucap Mahfud.

Baca Juga : Ramainya Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Malaysia

Selain itu, orang-orang yang menjalankan layanan pinjol ilegal dapat menghadapi sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan terkait pornografi, seperti tindakan penyebaran gambar atau foto melalui platform media sosial.

“Ada pasal 27 pasal 29 pasal 32. Nah pasal 27 itu misalnya penyebaran foto tidak senonoh atau foto porno yang disebar untuk mengancam orang untuk malu dan banyak kasus ini. Nanti semuanya akan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini memastikan bahwa tindakan hukum terhadap pinjol ilegal telah dirumuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang relevan dalam mengatasi masalah ini. Perbedaan pendapat dalam hal ini bisa dibahas selama proses hukum, karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, tujuan pemerintah adalah melindungi warganya dari praktik pemerasan dan ancaman.

Tekankan Perkembangan Pinjol yang Sah dan Berizin

Mahfud menekankan pentingnya mendukung perkembangan pinjol yang sah dan berizin resmi. Dia juga menekankan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mendorong penyedia pinjol yang sah untuk mematuhi aturan dan etika dalam praktik penagihan.

Pinjol_Ilustrasi
Pinjaman online/Ilustrasi

Selain itu, dia mendorong agar pinjol yang sah menawarkan suku bunga yang terjangkau dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam menghadapi masalah pinjol ilegal, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik yang berhubungan dengan hukum maupun aspek lain di luar hukum, termasuk tindakan yang melibatkan hukum dan non-hukum.

Baca Juga : Mahfud MD: Fokus Perbaiki Indonesia Pasca-Pemilu

“Pemerintah juga akan mendorong terbentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan data ini penting untuk melindungi data korban yang sering di eksploitasi oleh pinjol ilegal,” ujar Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan bahwa pinjol ilegal pada dasarnya merupakan lembaga pemberi pinjaman yang telah berubah menjadi rentenir dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kebijakan yang cermat, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh praktik ini dan adanya elemen ekosistem yang mendukungnya.

Pinjol ilegal ini menerapkan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank, menawarkan pinjaman tanpa jaminan, dan meminta izin akses ke data pribadi sebagai persyaratan pengajuan pinjaman. Sayangnya, persyaratan-persyaratan ini seringkali disalahgunakan oleh penyedia layanan, terutama oleh pinjol yang tidak diawasi oleh OJK.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *