Blog Post

Gerakan > Lifestyle > Integrasi Penegakan Hukum dan Teknologi

Integrasi Penegakan Hukum dan Teknologi

Spread the love

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menyatakan tekad mereka dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dengan menekankan betapa pentingnya penegakan hukum yang efisien dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Mahfud MD, dalam acara deklarasi cawapres Ganjar pada tanggal 18 Oktober 2023, mengungkapkan keyakinannya bahwa penyelesaian setengah masalah bangsa ini dapat terwujud jika penegakan hukum berjalan dengan benar dan didasari oleh hukum yang berkualitas.

 

“Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, setengah masalah dari bangsa ini Insyaallah tuntas kalau hukumnya bagus,” ujar Mahfud MD dalam acara deklarasi cawapres Ganjar, (18/10/2023)

 

Penegakan Hukum dalam Visi Misi Ganjar-Mahfud MD

Pernyataan ini menjadi salah satu poin utama dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud, yang dapat ditemukan dalam dokumen resmi mereka di situs web https://visimisiganjarmahfud.id/. Pasangan ini mengusung gagasan ‘hukum adil untuk semua’ sebagai salah satu pilar prioritas mereka, yang menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

 

Di dalam sub point visi misi Ganjar-Mahfud MD nomor 7.3 “Hukum Adil untuk Semua”, terdapat misi “Membasmi Korupsi” yang tertulis:

 

“Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.”

 

Integrasi antara teknologi informasi dan lembaga-lembaga hukum merupakan sesuatu yang akan dikembangkan oleh Ganjar-Mahfud MD. Sinergi antara teknologi informasi dan lembaga hukum akan memberi transparansi terhadap harta yang dimiliki oleh negara.

 

Namun, bagaimana caranya lembaga penegakan hukum sinergi dengan teknologi saat ini? Salah satu contohnya bisa dilihat dari penggunaan Artificial Intelligence (AI) oleh KPK.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pemeriksaan LHKPN. Teknologi ini akan digunakan untuk mempercepat pengecekan LHKPN yang dilakukan oleh KPK.

 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan rencana ini dalam sebuah diskusi yang berjudul ‘Urgensi Pemanfaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dalam Pemberantasan Korupsi’ yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

 

Sebagai konteks, LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Baca Juga: Mahfud Md di Universitas Budi Dharma: Bukan Kampanye!

“Yang berikutnya supaya kelihatan canggih kita kerja sama, dengan Pusilkom UI, jadi 380 ribu manusia yang mau diperiksa (LHKPN) itu pakai artificial intelligence,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi bertajuk ‘Urgensi Pemanfaatan LHKPN Dalam Pemberantasan Korupsi’ di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

 

Pahala Nainggolan menyatakan bahwa kerja sama dengan Pusilkom UI akan dilakukan agar teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memeriksa LHKPN dari sekitar 380 ribu individu.

 

Tujuannya adalah untuk memodernisasi pendekatan KPK dalam mengevaluasi LHKPN. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan tudingan bahwa KPK hanya bertindak ketika terdapat pelaporan viral dari masyarakat terkait ketidakberesan dalam LHKPN.

 

Upaya penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini dilakukan agar KPK tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat untuk mengevaluasi LHKPN. Penggunaan teknologi AI masih dalam tahap uji coba, dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih ilmiah mengenai penentuan siapa yang akan diperiksa dan diawasi dengan lebih intensif.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *