Blog Post

Gerakan > Business > Insentif Pembebasan PPN Rumah Diterapkan, Apa Kata Pengamat?

Insentif Pembebasan PPN Rumah Diterapkan, Apa Kata Pengamat?

Spread the love

Insentif Pembebasan PPN Rumah untuk properti di bawah Rp2 miliar mencuri perhatian dalam kebijakan ekonomi pemerintah yang baru-baru ini diumumkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta program PPN ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah hingga pertengahan tahun depan atau Juni 2024.

“Presiden meminta program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar, ini berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan Juni tahun depan.” jelas Airlangga

Dukungan insentif pembebasan PPN Rumah ini diharapkan dapat merespons kontraksi sektor perumahan yang tercatat mencapai 0,67 persen. Sektor perumahan dan konstruksi memegang peranan penting dalam perekonomian dengan kontribusi pada PDB hingga 14-16 persen pada 2023, serta memberikan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang.

Sejalan dengan insentif pembebasan PPN Rumah, pemerintah juga menanggung 50 persen PPN rumah di bawah Rp2 miliar setelah Juni 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan sektor perumahan yang terkendala oleh backlog hingga 12,1 juta rumah.

Baca Juga: Rambutnya khas Putih, Ganjar Juga Pernah Gundul?

Pengamat: Perlu Intervensi Pemerintah Melalui Insentif Pembebasan PPN Rumah

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam memberikan insentif fiskal untuk sektor properti. Menurutnya, selain kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor properti juga berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait backlog perumahan yang masih tinggi.

“Sebagai kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya memberikan insentif dan mendorong kepemilikan rumah melalui regulasi yang mendukung,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya lebih proaktif dalam membangun dan mendukung kepemilikan rumah rakyat.

“Tidak hanya fokus pada infrastruktur konektifitas, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta cepat, dan sejenisnya. Tapi juga perumahan rakyat. Toh namanya juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan hanya kementerian infrastruktur,” tambah Ronny

Meskipun PPN ditanggung pemerintah dan insentif lainnya memberikan dorongan positif, beberapa pihak memperingatkan mengenai kemungkinan dampak negatif terhadap defisit APBN. Namun, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian backlog perumahan dan kontraksi sektor perumahan yang terjadi.

Baca Juga: 5 Surga Liburan di Bali: Destinasi Impian Traveler!

Dengan langkah-langkah dan insentif yang diberikan, diharapkan sektor properti, khususnya perumahan, dapat pulih dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah diharapkan dapat terus memantau dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan seperti insentif pembebasan PPN Rumah yang mendukung pertumbuhan sektor properti agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *