Ganjar Pranowo, yang merupakan calon presiden (capres), menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk meluncurkan program food estate atau proyek pembangunan lumbung pangan dalam skala besar. Ganjar berpendapat bahwa setiap wilayah di Indonesia telah memiliki sistem pertanian yang telah terbukti berhasil dalam menghasilkan produk pangan sejak lama.
“Jadi kita tidak perlu mengikuti pola yang sama, cukup dengan pendekatan asimetris, asalkan kita memiliki pemahaman yang jelas karena kita tidak perlu mengembangkan proyek food estate dalam skala besar. Jika kita ingin memperkenalkan food estate, kita akan mencari lokasi yang sesuai,” ujar Ganjar di Kantor DPD PDI Perjuangan Bali, Kota Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 November.
“Kami meminta maaf, karena kami tidak dapat merencanakan model seperti food estate yang besar. Oleh karena itu, kami akan mengikuti praktik terbaik seperti yang sudah terbukti sukses dalam pertanian di berbagai daerah seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan lainnya. Kami akan melihat praktik-praktik yang telah terbukti berhasil, tanpa perlu mengadopsi model yang rumit,” lanjutnya.
Ganjar memberikan contoh tentang sistem pertanian di Bali yang menggunakan sistem irigasi yang disebut subak. Menurutnya, tidak ada negara lain yang dapat menyaingi sistem irigasi yang telah ada di Bali.
Baca Juga : Sikap Tegas Mahfud MD Dukung Palestina Merdeka
“Seperti yang kita lihat di Bali, tidak ada sistem irigasi yang bisa menandinginya di seluruh dunia. Ini adalah kearifan lokal yang patut dipertahankan. Meskipun begitu, kita masih belum mampu mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” ujar Ganjar.
Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa dia saat ini tengah mengumpulkan sejumlah pakar di bidang pertanian. Tujuannya adalah untuk mendorong generasi muda di pedesaan agar lebih berminat mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, para pemuda ini tak perlu pergi untuk mencari kerja atau merantau ke kota.
“Kami perlu mengambil isu pertanian dengan serius mulai dari sekarang. Ini dimulai dengan memiliki data pertanian yang akurat. Kami ingin melibatkan generasi muda dan melakukan proses perbaikan. Jika kita memiliki data yang baik, maka kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Surya Tjandra, juru bicara Anies Baswedan, mengkritik pemerintah atas kegagalan dalam melaksanakan proyek food estate, meskipun telah mengorbankan hutan dengan menebangnya untuk membuka lahan.
“Sumber lahan untuk proyek food estate berasal dari hutan. Hutan diambil dan lahan yang tadinya hutan kemudian diaurus untuk dijadikan area pertanian. Masalahnya adalah apa yang terjadi pada kayu yang ada di hutan? Karena semula ada hutan dengan kayunya. Dan sekarang, karena proyek food estate tidak terlaksana, kayunya juga hilang,” ujar Surya dalam presentasinya di acara diskusi CSIS Indonesia, Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023.
Proyek food estate adalah inisiatif yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal masa jabatannya yang kedua. Proyek ini memiliki anggaran sekitar Rp1,5 triliun dan termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.
Puncak kepemimpinan, Presiden Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa proses pembangunan food estate atau lumbung pangan di berbagai wilayah Indonesia tidak sesederhana yang banyak pihak bayangkan.
