Pembatasan BBM subsidi kembali dibicarakan. Rencananya akan dimulai pada 1 Oktober 2024.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi baru akan diterapkan setelah Peraturan Menteri (Permen) terbit.
“Karena aturannya keluar, permennya keluar,” kata Bahlil.
Baca juga: 4 Fakta BBM Subsidi Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024
Okezone pun merangkum beberapa fakta menarik seputar pembatasan pembayaran BBM subsidi pada Sabtu (31 Agustus 2024).
1. Pertimbangkan subsidi bahan bakar yang terbatas
Jokowi mengatakan, pertimbangan pertama adalah terkait polusi udara yang sering terjadi di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Pertimbangan kedua, pemerintah menginginkan efisiensi anggaran, khususnya pada tahun 2025.
Yang pertama, khususnya terkait pencemaran di Jakarta. Yang kedua, kita juga ingin efisiensi anggaran, khususnya untuk tahun 2025, jelas Presiden Joko Widodo.
Bahan bakar Pertalite jumlahnya terbatas dan tidak lagi dijual di SPBU di daerah kaya.
2. Pembatasan mulai 1 Oktober
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi kemungkinan akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan dukungan kepada: massa.
“Ada saatnya sosialisasi. Ini saatnya sosialisasi yang saya bahas,” ujarnya.
3. Pembatasan dimulai pada 1 September 2024.
Kementerian Koordinator Penanaman Modal Maritim (Kemenko Marves) mengatakan aturan baru bahan bakar minyak tambahan (BBM) diharapkan selesai pada 1 September 2024.
Rachmat Kaimuddin, Wakil Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Marves, mengatakan aturan tersebut awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa ditunda karena masih dalam proses penyelesaian akhir.
4. Rencana pembatasan bahan bakar bersubsidi
Meski demikian, Joko Widodo mengatakan batasan subsidi masih dalam proses sosialisasi dan belum diputuskan dalam rapat.
Lanjutnya, “Saya kira masih proses sosialisasi. Kita lihat saja situasi di lapangan. Belum ada keputusan dan belum ada pertemuan.”
