Blog Post

Gerakan > Nasional > Efek Kontroversi Putusan MK, Anwar Usman Dipecat?

Efek Kontroversi Putusan MK, Anwar Usman Dipecat?

Spread the love

Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, memprediksi keputusan yang akan diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya.

Keputusan ini dijadwalkan akan dibacakan di Gedung I MK, Jakarta, pada Selasa pukul 16.00 WIB.

Prediksi Denny Indrayana Mengenai Putusan MKMK

Denny memperkirakan bahwa MKMK akan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Anwar Usman karena telah terbukti melakukan pelanggaran serius.

“Karena pelanggaran berat telah terbukti,” ungkap Denny, pada Selasa, 7 November 2023.

Sementara itu, Denny menyatakan bahwa hakim konstitusi lainnya akan menerima sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan masing-masing.

Baca Juga : Visi Demokrasi Ganjar-Mahfud yang Bersinegritas

Denny menyatakan harapannya bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa putusan itu tidak berlaku hingga revisi putusan MK selesai.

Denny berharap bahwa putusan MKMK tetap bisa diberlakukan meskipun kemungkinan ada proses hukum banding setelahnya. “Ini secara hukum berlaku secara segera, dimana putusan tetap dapat diterapkan meski ada proses hukum banding,” ujar Denny.

Sembilan hakim konstitusi dilaporkan ke MKMK karena diduga melanggar kode etik terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Jumlah laporan terhadap seluruh hakim mencapai 21, dengan 15 di antaranya ditujukan kepada Anwar Usman.

Sebelumnya, Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan tiga kemungkinan sanksi etik yang mungkin diberlakukan kepada para hakim MK jika terbukti melanggar etika dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

“Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), ada tiga jenis sanksi: teguran, peringatan, dan pemberhentian,” ungkap Jimly kepada media setelah sidang etika pertama di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 31 Oktober 2023.

Kontroversi Putusan MK Bisa Untungkan Ganjar-Mahfud

Ade Reza Hariyadi, seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan pendapatnya bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) secara wajar mendapat kritik dari para penggiat demokrasi.

Menurut Ade, mereka merasa terganggu dengan ‘permainan politik’ di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024.

Baca Juga : Perwira TNI Pendukung Ganjar-Mahfud Bertambah

“Ada banyak kritik dari para penggiat demokrasi dan kalangan intelektual mengenai kecenderungan Presiden Jokowi yang terlihat mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra dari presiden,” ujar Ade dalam pernyataan tertulis di Jakarta, dikutip pada Senin (6/11/2023).

Pada saat keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua MK Anwar Usman, Gibran tepat berusia 36 tahun. Anwar saat ini memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi, sebagai besan alias paman dari Gibran.

Banyak ahli berpendapat bahwa Jokowi turut campur tangan dalam keputusan yang memungkinkan Gibran maju.

“Dalam konteks ini, pemilih yang rasional cenderung untuk mengkritisi fenomena (skandal MK) tersebut. Namun, hal ini tidak secara otomatis akan memengaruhi pilihan politik mereka terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” jelas Ade.

Saat ini, proses sidang mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar dan hakim MK lainnya dalam putusan nomor 90 masih berlangsung di Mahkamah Kehormatan MK (MKMK).

Menurut Ade, hasil dari sidang tersebut berpotensi menggeser minat para penggiat demokrasi yang sebelumnya mendukung Jokowi selama dua periode, untuk beralih dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

“Keputusan kritis dari pemilih yang rasional ini berpotensi sebagai pengaruh dalam ranah elektoral bagi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Selain itu, koalisi yang mendukung Ganjar-Mahfud MD harus mampu menciptakan isu-isu dan sikap politik yang bertentangan dengan sejumlah kebijakan pemerintahan yang menjadi sasaran kritik pemilih yang rasional dan menggunakan perspektif demokrasi,” ungkap Ade.

Pasangan Ganjar-Mahfud sering kali disandingkan sebagai kontras dari pasangan Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Jokowi di balik layar.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *