Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya optimalisasi penyediaan BBM rendah sulfur dan bersubsidi yang lebih berkualitas untuk mengurangi polusi udara, serta memastikan BBM rendah sulfur bersubsidi disalurkan secara tepat kepada kelompok yang berhak dan membutuhkannya.
“Pemerintah berencana menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga, sehingga masyarakat dapat mengakses BBM yang lebih bersih dan berkualitas,” ujar Rachmat saat memberikan keterangan di kantornya di Jakarta, Kamis malam (12/9/2024).
Rachmat menjelaskan bahwa untuk merealisasikan rencana ini tanpa membebani masyarakat atau anggaran negara, pemerintah akan memastikan penyaluran BBM rendah sulfur dilakukan secara lebih tepat sasaran, terutama bagi golongan yang membutuhkan.
“Kelompok kelas atas tidak akan lagi berhak mendapatkan subsidi BBM rendah sulfur,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran dampak penyesuaian subsidi terhadap ekonomi masyarakat kelas menengah, Rachmat menegaskan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kondisi ekonomi kelompok ini.
Baca Juga : BBM Rendah Sulfur Diluncurkan, Berapa Harganya?
Walau ia belum bisa merinci peraturan yang sedang disusun, Rachmat memberi gambaran bahwa jika kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak lagi menerima subsidi, dampaknya hanya akan dirasakan oleh kurang dari 7% populasi kendaraan di Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pemerintah menghabiskan rata-rata Rp119 triliun per tahun untuk subsidi BBM. “Subsidi ini tidak disalurkan secara optimal karena banyak dinikmati oleh golongan yang sebenarnya tidak membutuhkan,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, penambahan anggaran subsidi BBM dinilai bukan solusi bijak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.
Di samping itu, polusi udara yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk memperluas penggunaan BBM rendah sulfur. Rachmat menyebut bahwa sudah ada kilang minyak yang siap memproduksi solar rendah sulfur, terutama di Jakarta. Penyaluran BBM rendah sulfur akan dimulai secara bertahap dari Jakarta, dengan target implementasi nasional pada tahun 2028.
