Blog Post

Gerakan > Election > Bagaimana Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini?
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD

Bagaimana Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini?

Spread the love

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD secara resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Pasangan ini, yang mendapat dukungan dari PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Hanura, telah terdaftar pada Kamis sore (19/10/2023).

Ganjar-Mahfud diyakini memiliki kemampuan untuk mendorong penegakan hukum ke depan dengan cara yang adil dan transparan. Dengan latar belakang hukum dan pengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penegakan hukum, yang merupakan salah satu kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dalam pidato perdananya setelah diumumkan sebagai pendamping Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden pada Rabu malam (18/10/23), Mahfud menyatakan bahwa penegakan hukum akan menjadi fokus utama yang perlu diselesaikan di Indonesia.

“Apabila penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan benar, maka setengah  dari masalah bangsa aini akan selesai,” kata Mahfud, usai deklarasi bakal calon presiden di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (18/10/23).

Baca Juga : Janji Ganjar-Mahfud Untuk Tegakkan Hukum

Menko Polhukam itu mengatakan bahwa pelaksanaan hukum yang efektif di Indonesia akan memiliki dampak yang merata di semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ekonomi.

Mahfud menekankan bahwa dengan kehadiran Ganjar Pranowo, fokus utama mereka akan menjadi memberantas korupsi di seluruh negeri. Ini mencakup upaya untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan penerapannya.

Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini

Penegakan hukum merupakan langkah dan proses untuk mewujudkan ide-ide yang bertujuan mencapai keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Pada hal ini, lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan hukum disebut sebagai lembaga penegak hukum.

Aparat penegak hukum sendiri terlibat secara langsung dalam aktivitas penegakan hukum, dengan fokus pada prinsip keadilan dan profesionalisme.

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Penegakan hukum memiliki peran yang strategis dalam menentukan kualitas penegakan hukum di suatu negara. Di Indonesia, secara umum, efektivitas penegakan hukum dinilai kurang memuaskan.

Ketidakpuasan masyarakat mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun hukum dianggap sebagai alat untuk mencari keadilan oleh masyarakat, namun sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas dari proses penegakan hukum itu sendiri. Faktor rendahnya etika menyebabkan kurangnya profesionalisme dan keengganan pihak penegak hukum. Tingkat moralitas ini juga terkait dengan perilaku koruptif di kalangan aparat penegak hukum (judicial corruption). Lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktik korupsi.

Contoh kelemahan dalam penegakan hukum adalah pemberian tilang kepada pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Banyak pengemudi yang enggan menghadapi hukuman dan memilih untuk menempuh rute “damai di tempat”. Situasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan telah menjadi rahasia umum.

Baca Juga : TPN Ganjar-Mahfud Targetkan Menang Satu Putaran

Dampaknya, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Gerakan tagar #PercumaLaporPolisi bahkan menyebar di media sosial dan menjadi viral karena kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Apabila tidak diatasi dengan segera, ketidakpercayaan masyarakat bisa berujung pada tindakan main hakim sendiri. Orang yang kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum mungkin cenderung menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan atau mengambil langkah sendiri.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan serius, seperti korupsi yang merugikan pembangunan dan kepercayaan publik, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang rendah, masalah perlindungan hak asasi manusia dan ketidakjelasan yang disebabkan oleh tumpang tindih dan konflik dalam regulasi hukum. Upaya perbaikan dalam penegakan hukum sangat penting untuk mencapai keadilan, efisiensi dan perkembangan berkelanjutan di Indonesia.

Jika pasangan Ganjar-Mahfud memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024, mereka akan dihadapkan pada tantangan-tantangan tersebut. Fokus pada akar permasalahan, seperti dalam penegakan hukum, akan mencakup usaha keras.

Hal-hal seperti memberantas korupsi, reformasi hukum untuk memperbarui dan menyederhanakan regulasi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di kalangan masyarakat. Kemudian perlindungan yang lebih efektif terhadap hak asasi manusia, peningkatan transparansi penegakan hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum akan menjadi tantangan bagi pemimpin Indonesia selanjutnya.

Semua langkah ini diharapkan akan membawa perbaikan yang signifikan dalam sistem penegakan hukum dan mendukung keadilan serta keamanan di Indonesia.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *