Blog Post

Gerakan > Election > Ajak Orang Lain Golput Bisa Dihukum 3 Tahun Penjara!
Golput

Ajak Orang Lain Golput Bisa Dihukum 3 Tahun Penjara!

Spread the love

Setiap kali pemilihan umum terjadi, terutama menjelang Pemilu 2024, masyarakat akan menjadi akrab dengan konsep tidak ikut memilih yang dikenal sebagai golongan putih atau golput. Tindakan ini sering terlihat dalam negara-negara demokratis, dan tampaknya bisa melibatkan konsekuensi hukum.

Menurut Jurnal Analisis Penyebab Ketidakpartisipasian Masyarakat dalam Pemilihan Umum yang ditulis oleh Bismar Arianto pada tahun 2011, fenomena golput telah ada sejak pemilu pertama pada tahun 1955.

Ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang bagaimana pemilihan umum diselenggarakan, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk tidak menghadiri tempat pemungutan suara.

Menurut Arbi Sanit, seorang ilmuwan politik Indonesia, ada beberapa tanda-tanda seseorang menjadi golput, yakni: mencoblos lebih dari satu simbol partai, mencoblos area yang tidak berisi di kartu suara, atau sengaja tidak pergi ke tempat pemungutan suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Lalu, bagaimana hukum mengatur orang-orang yang golput?

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama dalam bagian yang berbicara tentang ‘Hak Memilih’ sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 198 ayat (1),

Disebutkan bahwa “Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, telah menikah, atau pernah menikah, memiliki hak untuk memberikan suaranya.”

UU Pemilu ini memberikan kebebasan kepada individu yang memiliki hak memilih untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Baca Juga : Kereta Cepat Whoosh Catat Rekor Angkut 11.329 Penumpang Kemarin

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa sikap golput adalah sebuah hak yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Namun jika seseorang mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya atau golput dalam Pemilu dengan cara mengiming-imingi uang atau materi dapat dihukum penjara selama tiga tahun dan denda sebesar 36 juta Rupiah.

Hukuman serupa juga diberlakukan ketika seseorang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu selama proses pemungutan suara berlangsung. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 515 UU Pemilu dengan teks sebagai berikut:

“Setiap individu yang dengan sengaja, ketika pemungutan suara berlangsung, menawarkan atau memberikan uang atau imbalan lainnya kepada pemilih untuk mencegah mereka menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan metode tertentu sehingga suara mereka tidak sah, akan dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp36 juta.”

Beberapa Poin Yang Perlu Diperhatikan Tentang UU Pemilu Tentang Golput

Menurut Institute Criminal Justice Reform, berdasarkan perumusan pasal ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, seperti berikut:

Pertama, dalam unsur “dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih,” maka seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika mereka mendorong orang lain untuk tidak memilih dengan cara menawarkan uang atau imbalan lainnya.

Baca Juga : Potret Anak Ganjar Pranowo Berbagi Kepada Kaum Disabilitas

Oleh karena itu, jika tidak ada janji atau pemberian uang atau materi, tindakan hanya mendorong orang untuk tidak memilih tidak dapat dikenai pidana.

Kedua, seseorang yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menyatakan diri sebagai golput tidak dapat dihukum, karena itu adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi, asalkan mereka tidak mendorong orang lain untuk tidak memilih dengan memberikan janji atau pemberian uang atau materi lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa memberikan sanksi pidana kepada individu atau kelompok yang memilih untuk tidak memilih akan sangat sulit bahkan tidak mungkin, karena sikap tersebut merupakan hak politik warga negara yang dijamin sepenuhnya oleh hukum dan bukan merupakan pelanggaran hukum.

 

 

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *