Blog Post

Gerakan > Election > 4 Poin Penegakan Hukum Ganjar-Mahfud

4 Poin Penegakan Hukum Ganjar-Mahfud

Spread the love

Dengan visi “Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari”, Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki delapan misi. Dimana pada urutan ketujuhnya mencakup aspek penegakan hukum.

Misi tersebut diantaranya adalah “Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai misi penegakan hukum ini dapat ditemukan dalam dokumen visi misi Ganjar-Mahfud, yaitu:

  1. Demokrasi Substantif
  • Menjamin kebebasan sipil

Menjamin kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, berserikat, juga menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab.

  • Galang supremasi sipil

Memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan memberikan jaminan dalam hal hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.

Baca Juga : Ganjar Pranowo Pernah Singgung Pendapatan Guru

  • Gerak pemantapan lembaga politik

Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dengan masyarakat sipil, serta mengembalikan khittah partai politik sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.

  • Kemerdekaan pers dan media

Menjamin pers yang Bergema (Bebas, Bergerak, dan Bermartabat) dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers serta meningkatkan literasi media sosial juga mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan penuh bertanggung jawab.

 

  1. Hukum Adil Untuk Semua
  • Membasmi Korupsi

Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset-aset negara dari tangan korupsi.

  • Keadilan Restoratif

Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan yang restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.

  • Supremasi hukum yang progresif dan menjamin HAM

Memastikan hukum yang berkeadilan dengan penegakan hukum yang bersih, juga menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif dengan perkembangan zaman.

  • Menyelesaikan Pelanggaran HAM

Terus mengupayakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.

 

  1. Pemerintahan yang Bersih dan Tulus Melayani Rakyat
  • Lapor Presiden

Penyediaan akses untuk menyampaikan informasi, keluhan, dan usulan yang bebas biaya (bebas kuota dan bebas pulsa). Juga menjamin keamanan pelapor.

Baca Juga : Ganjar-Mahfud adalah Sosok Tepat Bagi Indonesia

  • Mal Pelayanan Publik

Memperluas pelayanan dan ketersediaan mal pelayanan, baik fisik dan digital, di seluruh wilayah Indonesia yang disertai dengan nomor yang bisa dilacak progres penyelesaiannya (seperti nomor resi).

  • Nomor Darurat Nasional

Melakukan integrasi nomor darurat nasional untuk layanan emergency, seperti kesehatan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan kelistrikan.

  • Digitalisasi Pemerintahan

Memastikan pelayanan pemerintahan sat-set dengan digitalisasi seluruh aspek pemerintahan.

  • ASN Sejahtera

Menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN.

 

  1. Polisi Profesional Terpercaya
  • Kesesuaian Tindakan Hukum

Polri harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis.

  • Kepatuhan terhadap standar dan HAM

Senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakan HAM.

  • Tanggap terhadap kebutuhan warga biasa

Melakukan tugas kamtibmas untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Juga memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan.

Demikian 4 misi Pasangan Ganjar-Mahfud dalam bidang penegakkan hukum.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *